Sederet Harapan ke Cawapres dalam Debat Kedua

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 21 Januari 2024 17:44 WIB
Muhaimin Iskandar (kiri), Gibran Rakabuming Raka (tengah) dan Mahfud MD (kanan) dalam debat cawapres 2024, Jum'at (22/12) (Foto: MI/Dhanis
Muhaimin Iskandar (kiri), Gibran Rakabuming Raka (tengah) dan Mahfud MD (kanan) dalam debat cawapres 2024, Jum'at (22/12) (Foto: MI/Dhanis

Jakarta, MI - Debat keempat Pilpres 2024 sekaligus debat kedua cawapres akan mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Dalam debat ini, cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD dipastikan hadir.

Sama seperti pada debat cawapres sebelumnya, para capres dari masing-masing paslon juga akan hadir, tetapi porsi bicara hanya untuk cawapres.

Berdasarkan konferensi pers Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (19/01), debat kedua cawapres akan dilaksanakan pada Minggu (21/01) pukul 19:00 WIB malam di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.

Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo Sembiring, menyebut dua hal yang diharapkan masyarakat akan dibahas dalam debat cawapres kedua. Pertama, kata dia, perlindungan terhadap para pejuang lingkungan. Ia mengambil contoh kasus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Bambang Hero Saharjo yang digugat ke Pengadilan Negeri Cibinong oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP).

Gugatan tersebut dilayangkan PT JJP setelah merasa keberatan dengan keterangan Bambang sebagai saksi ahli dalam kasus pembakaran hutan yang dilakukan PT JJP tersebut.

Raynaldo mengatakan aktivis, pengamat dan masyarakat adat yang memperjuangkan isu lingkungan seringkali dikriminalisasi.

“Para kandidat ini harus bisa memberikan jaminan keamanan atau harus jelas itu, ke depannya bagaimana untuk menjamin keamanan dan kebebasan bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya melindungi lingkungan,” ungkapnya, Minggu (21/1).

Kedua, ia mengatakan bahwa ketiga cawapres perlu memberikan solusi konkret terhadap gugatan Kementerian LHK terhadap sejumlah korporasi perusak hutan, baik lewat penebangan ilegal maupun pembakaran hutan.

Sampai saat ini, dari total uang ganti rugi negara senilai Rp20 triliun, baru 5% dari dana itu sudah dikembalikan atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat ulah perusahaan.

“Apakah membuat koordinasi antarkelembagaan, atau membuat lembaga khusus. Itu penting dibahas oleh cawapres, karena penegakan hukum lingkungan itu ke depannya harus tetap berorientasi pada pemulihan,” kata Raynaldo.

Ketiga, ia sebut ketiga paslon perlu memberikan solusi terhadap rencana memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah penyumbang emisi terbesar. Menurut Global Energy Monitor, saat ini terdapat lebih dari 230 unit PLTU dengan total kapasitas 45,35 Gigawatt.

Jika dilihat secara spesifik, Raynaldo mengatakan bahwa paslon 01, yakni Anies-Muhaimin, perlu menjelaskan lebih rinci tentang rencana menangani pencemaran udara.

Pada debat capres sebelumnya, Anies sempat menyebut “angin tidak memiliki KTP”. Dalam visi-misi Anies-Muhaimin, juga terdapat komitmen untuk mengurangi polusi udara.

“Dalam konteks memperkuat baku mutu udara dan mengurangi polusi udara untuk pasangan 01, itu peta jalannya mau seperti apa? Jadi jangan cuma bilang mau memperketat baku mutu, peta jalannya seperti apa?” tanya Raynaldo.

Kemudian untuk paslon 02, Raynaldo mengatakan bahwa Prabowo-Gibran sering membahas agenda untuk mengakselerasi hilirisasi nikel untuk keperluan energi terbarukan.

Raynaldo mengatakan bahwa permintaan bahan baku nikel kemungkinan besar akan meningkat sehingga perlu betul-betul diawasi agar tidak bersifat ekstraktif.

“Ketika ada permintaan itu, akan membuat dampak masif terhadap masyarakat, pencemaran laut, dampak terhadap menambah beban kehutanan dengan menambah beban deforestasi,” ungkapnya.

Terkait paslon 03, ia mengatakan bahwa dengan latar belakang hukum Mahfud MD, ia seharusnya dapat menawarkan solusi terhadap masalah korupsi sumber daya alam yang masih marak dan langkah-langkah konkret untuk menangani masalah izin.

“Prof Mahfud pernah membentuk tim, yang kemarin dibubarkan, satgas TPPU. Salah satunya korupsi sumber daya alam. Sekarang langkah konkretnya agar dia bisa mengakselerasi, dari tim itu mekanismenya akan seperti apa,” kata Raynaldo.