Pakar Hukum Dorong Kejaksaan Berada di Ranah Yudikatif, Ini Alasannya

Rizky Amin

Diperbarui 21 Agustus 2023 22:44 WIB

Jakarta, MI - Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul, mendorong Kejaksaan RI agar dikembalikan seperti di zaman Belanda. Bahwa saat itu Kejaksaan dibawah Mahkamah Agung (MA). Hal ini menurut dia, Kejaksaan terlepas dari pengaruh eksekutif. Lembaga kejaksaan itu, kata Chudry, sangat riskan untuk mendapatkan intervensi dari pihak pemerintah ataupun pihak lain, sehingga tuntutan hukum terkadang menjadi tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak makmsimal. "Ini yang harus dipikirkan lagi, organisasi Kejaksaan itu mesti kembalikan lagi seperti pada zaman Belanda yang saat itu Jaksa dibawah Mahkamah Agung (MA), jadi bukan dibawah eksekutif. Katakanlah pemilihan Jaksa Agung itu mungkin dipilih atas dasar usulan Presiden dengan mendapat dukungan dari DPR. Tetapi setelah dia terpilih, oraganisasi Kejaksaan itu juga bukan wadah eksekutif gitu," ujar Chudry saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Senin (21/8) malam. [caption id="attachment_543788" align="alignnone" width="713"] Ahli Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul (Foto: Istimewa)[/caption] Ketentuan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 semakin diperkuat di dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Permasyarakatan. Disebutkan bahwa Kejaksaan termasuk di dalam badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Maka sebaiknya Kejaksaan berada di dalam ranah peradilan bukan di dalam ranah eksekutif. "Saya kira harus mulai difikirkan, pemerintahan bisa saja mempengaruhi kejaksaan. Karena dia dibawah eksekutif. Maka dari itu ya dikembalikan saja lagi yang fungsinya seperti dulu. Ini bukan hal yang baru, di zaman Belanda sudah begitu, tetapi kan berubah ketika Indonesia merdeka, setelah penyerahan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Maka dikeluarkanlah peraturan bahwa jaksa itu bukan pembantu hakim," bebernya. "Kembalikan saja seperti dulu, konsep ini bukan yang baru sebenarnya. Ini sudah ada di zaman belanda, begitu juga polisi adalah pembantu Kejaksaan," imbuhnya. (Wan)

Topik:

Kejagung Kejaksaan Yudikatif Eksekutif

Pakar Hukum Dorong Kejaksaan Berada di Ranah Yudikatif, Ini Alasannya

Berita Sebelumnya

KPK Tetap Usut Korupsi di Tahun Politik, Kejagung Nanti Dulu!

Berita Selanjutnya

Megawati Tak Habis Pikir MA Sunat Hukuman Ferdy Sambo: Hukum Indonesia Ini Hukum Apa?

Berita Terkait

Daftar 23 Wakajati yang Dimutasi, Dari Aceh hingga Papua

Kejaksaan Tak Kunjung Eksekusi Silfester Matutina ke Balik Jeruji Besi, Ada Apa?

Daftar Lengkap 17 Kajati Diganti Jaksa Agung

Kejaksaan juga Perlu Tim Reformasi

Respons Kejagung Usai Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

Kejagung Tegaskan Penyidik Tak Salah Tersangkakan Nadiem

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K