Soal Pencabutan IUP, Komisi VII Sebut Menteri Investasi Cawe-cawe
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Soal Pencabutan IUP, Komisi VII Sebut Menteri Investasi Cawe-cawe Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/3b9481b7-3f41-4b52-9f6e-6464ce711050.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan, beberapa anggota Komisi VII telah mendapat laporan terkait banyaknya izin usaha pertambangan (IUP) yang dicabut dengan jumlah mencapai ribuan dan sekitar 90 IUP kembali diaktifkan dengan proses berbelit-belit.
"Hal ini tentu memunculkan tanda tanya besar dan kecurigaan. Apalagi secara kelembagaan Menteri yang berwenang memberikan dan mencabut izin terkait tambang adalah Menteri ESDM, bukan Menteri Investasi. Jadi terkesan Menteri Investasi cawe-cawe terkait IUP ini," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (6/3/2024).
Mulyanto menegaskan, bagi siapapun yang melanggar regulasi pertambangan harus diberikan sanksi setegas-tegasnya tanpa padang bulu.
"Kita menginginkan regulasi terkait pertambangan ini dapat dijalankan dengan baik, dan mereka yang melanggar harus dikenakan sanksi tegas, siapa saja tanpa pandang bulu. Baik aktor intelektual maupun operatornya," ujarnya.
Menurutnya DPR harus meminta penjelasan kepada kementerian ESDM dan kementerian Investasi agar masalah tersebut cepat selesai.
"Kita minta DPR RI meminta penjelasan dan mendalami kasus ini dengan mengundang pihak-pihak dan kementerian terkait, agar clear masalah ini bagi publik," jelasnya.
"Teman-teman di komisi VII DPR setuju untuk mendalami kasus ini. Karena sudah lama kita bicarakan secara internal. Mudah-mudahan segera terealisasi rapat kerja tersebut," tambahnya menegaskan. (DI)
Berita Sebelumnya
![Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto-foto-midhanis.webp)
Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport
24 Juli 2024 16:30 WIB
![Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi
17 Juli 2024 12:25 WIB
![DPR ke Luhut: Masak Hadiah HUT Kemerdekaan RI Berupa Penerapan Pembatasan BBM Bersubsidi! Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto-foto-midhanis.webp)
DPR ke Luhut: Masak Hadiah HUT Kemerdekaan RI Berupa Penerapan Pembatasan BBM Bersubsidi!
16 Juli 2024 13:59 WIB
![Komisi VII Desak Pemerintah Bentuk Satgas PETI Dampak Longsor Tambang Emas di Suwawa Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Komisi VII Desak Pemerintah Bentuk Satgas PETI Dampak Longsor Tambang Emas di Suwawa
15 Juli 2024 13:17 WIB
![Pasal Power Wheeling dalam RUU EBET Dianggap Bahayakan Kedaulatan Energi Nasional Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Pasal Power Wheeling dalam RUU EBET Dianggap Bahayakan Kedaulatan Energi Nasional
12 Juli 2024 15:18 WIB
![Indonesian Audit Watch: Partisipasi Ijin Tambang Jangan Jadi Ladang Baru Korupsi Ilustrasi - pertambangan di Indonesia (istimewa)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/f91cafab-fb8c-4d04-aef3-e5d1ef2ccacc.jpg)
Indonesian Audit Watch: Partisipasi Ijin Tambang Jangan Jadi Ladang Baru Korupsi
10 Juli 2024 16:07 WIB
![Komisi VII Minta Pemerintah Selektif dalam Membuat Kebijakan Bea Masuk 200 Persen Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/mulyanto.webp)
Komisi VII Minta Pemerintah Selektif dalam Membuat Kebijakan Bea Masuk 200 Persen
6 Juli 2024 20:43 WIB