Dukung AHY, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemerintah Berantas Mafia Tanah
![Reina Laura](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
![Dukung AHY, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemerintah Berantas Mafia Tanah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo [Foto: Doc. MPR RI]](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/8532cb52-8269-4b70-a2a1-0ea1aa66c633.jpg)
Jakarta, MI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh Menteri Pertanahan/ATR Agus Harimurti Yudhoyono, memberantas mafia tanah.
Bamsoet sapaan akrabnya, mengatakan, Perlu keterlibatan aktif para stakeholder untuk membasmi para mafia tanah. Termasuk, memberikan tindakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.
"Penyelesaian kasus mafia tanah bukan persoalan mudah. Perlu kesadaran dari semua pihak agar permasalahan tanah ini tidak menjadi permasalahan sistemik di negeri ini yang sangat nyata merugikan masyarakat lemah," kata Bamsoet, di Jakarta, Senin (18/3/24).
"Aparat hukum harus menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus mafia tanah," tambahnya.
Dijelaskan Bamsoet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perhatian khusus, terhadap masalah mafia tanah dan konflik agraria. Sejak tahun 2015 lalu, kata dia, Jokowi terus menggencarkan reformasi agraria untuk menuntaskan berbagai konflik agraria, yang terjadi di masyarakat.
"Praktek mafia tanah biasanya tidak berdiri sendiri. Namun tidak jarang juga melibatkan banyak pihak," ujarnya.
"Mulai dari korporasi, perbankan, broker tanah, makelar, penyandang dana, aparat pemerintah ataupun aparat hukum. Tidak jarang dalam melakukan operasinya, para mafia tanah ini juga berkolaborasi dengan mafia peradilan," sambungnya.
Bamsoet, mendorong Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan koordinasi, dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan bidang agraria.
Mulai dari pihak perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga pembiayaan, koperasi simpan pinjam, balai lelang, kurator, notaris, serta pihak ketiga yang selalu menampung cessie dari perbankan atau lembaga pembiayaan.
"Apabila semua pihak yang terkait dengan masalah agraria sepakat bekerjasama memberantas mafia tanah, maka tidak sukar untuk menghilangkan mafia tanah dari Indonesia," jelasnya.
Bamsoet menambahkan, Kementerian ATR/BTN di tahun 2023 berhasil mengungkap 86 kasus mafia tanah, dengan total tersangka 159 orang.
"Dari pengungkapan kasus mafia tanah tersebut, bisa dicegah potensi kerugian negara sejumlah Rp 13,2 triliun," pungkas Bamsoet.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Dicecar KPK soal Aliran Dana Korupsi di PT Telkom Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi, Jumat (26/7/2024) (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/menteri-kp-sakti-wahyu-trenggono-dicecar-kpk-soal-aliran-dana-korupsi-di-pt-telkom.webp)
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Dicecar KPK soal Aliran Dana Korupsi di PT Telkom
5 jam yang lalu
![Pakar Tata Kota ITB: Pengelolaan Kepulauan Seribu oleh Pemprov DKI Serampangan Pakar Tata Kota Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/pakar-tata-kota-institut-teknologi-bandung-itb-jehansyah-siregar.webp)
Pakar Tata Kota ITB: Pengelolaan Kepulauan Seribu oleh Pemprov DKI Serampangan
8 jam yang lalu
![KPK Sedang Periksa Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono soal Korupsi Telkom, Masuk Lewat Pintu Belakang! Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/kpk-periksa-menteri-kp.webp)
KPK Sedang Periksa Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono soal Korupsi Telkom, Masuk Lewat Pintu Belakang!
14 jam yang lalu