Ganjar Tekankan Netralitas Aparat, Ini 2 Pandangan Kenapa ASN dan KPU Harus Netral

Jakarta, MI - Ganjar Pranowo yang mencalonkan diri sebagai presiden menunjukkan kepeduliannya terhadap netralitas atas aparat di Pemilihan Presiden 2024. Komitmen ini dia ungkapkan saat berkesempatan makan bersama dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa calon presiden lain pada Senin, 30 Oktober 2023.

"Yuk, kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga," ujarnya di meja makan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertahankan sikap netral dalam Pilpres 2024?

Pandangan Suhajar Diantoro, Sekjen Kementerian Dalam negeri

Suhajar Diantoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, secara tegas menyoroti pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum 2024. 

Hal ini ia sampaikan dalam Rakornas Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN pada Senin, 28 Agustus 2023. Menurutnya, peran ASN sangat krusial dalam pemilu, terutama terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Diantoro pertama kali menekankan perlunya ASN untuk bertindak netral, guna menjamin kesempatan yang sama bagi semua calon dan partai politik dalam pemilu. Ini termasuk menghindari campur tangan yang tidak adil dan menjamin kesetaraan bagi semua kontestan.

Selain itu, ia menunjukkan bahwa netralitas ASN sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan menghindari dugaan bahwa pemilu dimanipulasi oleh pihak tertentu. 

Ia juga menambahkan bahwa menjaga netralitas ASN membantu mencegah penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politis, mempertahankan integritas kompetisi politik, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut Diantoro, netralitas ASN juga berperan penting dalam menjaga pelayanan publik agar tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap terfokus pada kepentingan umum.

Akhirnya, ia menekankan bahwa netralitas ASN adalah dukungan esensial bagi prinsip-prinsip demokrasi. Ini tercermin dari peran mereka dalam menjamin pemilu yang adil, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memilih dengan bebas, dan mendukung demokrasi yang sehat.

ASN diharapkan untuk memperlakukan semua politisi dan partai dengan adil dan tidak memihak, bekerja secara independen demi kepentingan negara dan masyarakat, serta menjaga jarak dari politik praktis. 

Kehadiran netralitas ASN menjadi fondasi penting untuk memastikan integritas, keadilan, dan kepercayaan publik dalam proses pemilu di masa mendatang.

Pandangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Seiring mendekatnya Pemilihan Umum 2024, kembali muncul kesadaran publik terhadap keharusan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Prinsip ini menuntut ASN agar bertugas secara objektif, tidak terlibat dalam aktivitas politik, dan tidak berpihak pada pihak tertentu.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu dan kesadaran terhadap pelanggarannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan webinar dengan topik "Politik dan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024" pada 20 Februari. 

Tujuan webinar ini adalah untuk memberi wawasan tentang politik teknologi dan inovasi, serta strategi pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu.

Pada acara tersebut, dijelaskan betapa pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu, pelayanan publik, pengelolaan ASN, dan proses pembuatan kebijakan. ASN diharuskan untuk mempertahankan netralitas mereka, tidak terlibat dalam politik praktis, dan menjalankan tugas mereka secara profesional. Pengawasan ketat dan penerapan sanksi dianggap penting untuk menjamin netralitas ASN selama Pemilu.

Era digital dan perubahan dalam komunikasi politik juga memberikan tantangan baru. Media sosial, sebagai potensi sumber pelanggaran netralitas ASN, menjadi fokus utama perhatian.

Untuk menguatkan prinsip netralitas, lembaga-lembaga seperti KASN, Kementerian PANRB, BKN, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri telah berkolaborasi, menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menciptakan sinergi dan koordinasi yang efisien dalam mengawasi netralitas ASN. 

Semua regulasi telah disiapkan, dan sekarang menjadi tanggung jawab kita untuk menjunjung netralitas ASN dalam menjaga integritas dan keadilan proses Pemilu. Webinar ini juga diikuti oleh berbagai stakeholder yang hadir secara online melalui channel YouTube Kementerian PANRB.

Ganjar Pranowo dan Netralitas

Ganjar Pranowo memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam peran mereka sebagai pelayan publik. Hal ini bertujuan untuk menjaga lingkungan yang kondusif dan mencegah terjadinya bias, dimana dampaknya adalah ketidakadilan.

Ganjar Pranowo menekankan pentingnya netralitas dalam menjalankan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 agar proses tersebut berjalan dengan lancar. Ia menganggap bahwa dalam konteks demokrasi, netralitas memiliki peran kunci dalam mencegah ketidakseimbangan dan preferensi yang berpotensi mengganggu keseluruhan proses.

Ganjar Pranowo berharap semua pihak terlibat akan bersama-sama memastikan kesuksesan dan ketertiban Pilpres. Ia meminta agar semua aparat tetap menjaga sikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya.

Menurutnya, pertemuan makan siang tiga calon presiden dengan Presiden Joko Widodo juga mencerminkan dukungan dari kepala negara untuk menjalankan Pilpres 2024 dengan baik. Salah satu upaya konkret adalah menjalin komunikasi yang efektif antara ketiga kandidat yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Ganjar Pranowo meyakini bahwa Presiden memiliki niat baik untuk mendukung proses demokrasi yang berkualitas, dan ia berharap agar semua komitmen yang disampaikan dalam pertemuan tersebut bisa diwujudkan.