Izin Ekspor CPO dari Airlangga Rugikan Negara Rp6,47 T, Pakar Hukum: Kedudukannya di Pemerintah Harus Dilepaskan!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 24 Juli 2023 16:43 WIB
Jakarta, MI - Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa mereka mempunyai alasan khusus untuk memeriksa Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto terkait kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng. Dengan perannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kejagung menyatakan bahwa Airlangga sebagai pejabat yang mengetahui soal prosedur perizinan, kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor CPO. Adapun, kebijakan izin ekspor CPO itu diduga telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp6,47 triliun yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) berkekuatan hukum tetap (Inkracth). Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kedudukan Airlangga di pemerintahan semestinya dilepaskan, karena jika sudah bersentuhan hukum tidak fokus lagi dalam menjalankan tugasnya. "Kedudukannya sehari-hari di pemerintahan harus dilepaskan, karena tidak mungkin orang sudah bersentuhan dengan hukum untuk secara khusyuk dan sunguh-sungguh memimpin organisasi politik sebesar Golkar. Apalagi perannya sebagai Menko yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan perekonomian yang terbagi dalam beberapa Kementerian," ujar Abdul Fickar Hadjar kepada Monitorindonesia.com, Senin (23/7). [caption id="attachment_547899" align="alignnone" width="828"] Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar (Foto: Doc Pribadi)[/caption] Abdul Fickar menambahkan, bahwa ketika seorang tokoh bersentuhan dengan penegakan hukum, maka kemungkinan yang terjadi perubahan statusnya. "Dari saksi menjadi saksi yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa pidana, yakni tersangka atau terdakwa. Tapi kesemuanya bergantung pada peristiwa pidananya," tandas Abdul Fickar. Dalam perkara ini, sudah ada tiga perusahaan CPO sebagai tersangka korporasi. Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup. Pada bulan Januari 2021-Maret 2022 lalu, para terdakwa telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berkekuatan hukum tetap (inkracth) di tingkat kasasi. Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 – 8 tahun. Kelima terpidana itu, yakni mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota Tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang. (Wan)

Topik:

Kejagung Golkar cpo Korupsi Minyak Goreng

Berita Sebelumnya

Airlangga Terseret Kasus Korupsi CPO Pengaruhi Elektabilitas Golkar, Harus Ada Penjabat Ketum!

Berita Selanjutnya

Mantan Kepala BIN Hendropriyono Soal Ponpes Al-Zaytun: Waspada Saja, Hati-hati!

Berita Terkait

Monitor Hukum
Kawasan Citra Land City (Foto: Dok MI)

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

12 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

13 jam yang lalu

Hukum
Riza Chalid (Foto: Dok MI/Ist)

Paspor Dicabut, DPO Riza Chalid dan Jurist Tan Berstatus Stateless, Apa Itu?

15 jam yang lalu

Hukum
Tamron alias Aon (Foto: Dok MI)

42 Ribu Ton Mineral Senilai Rp 216 M Milik Tamron Disita Kejagung

2 Oktober 2025 18:47 WIB

Hukum
Iwan Ginting (Foto: Dok MI)

Terima Rp 500 Juta Hasil Barang Bukti yang Ditilap, Jaksa Iwan Ginting Dicopot

2 Oktober 2025 14:50 WIB

Hukum
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo melambaikan tangan saat berjalan keluar dari Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Penerima Dana Korupsi BTS Rp243 M hampir Semua Dipenjara, Dito Ariotedjo Melenggang Bebas Saja Tuh!

2 Oktober 2025 03:14 WIB