Komisi I DPR Minta PBB Tak Lepas Tangan Terhadap Pengungsi Rohingya
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Komisi I DPR Minta PBB Tak Lepas Tangan Terhadap Pengungsi Rohingya Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini (Foto: Dhanis/MI)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/7dae8471-f46c-4350-91f1-661f0dc9cc39.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tak lepas tangan dalam menangani para pencari suaka Rohingya yang belakangan ini menuju Aceh untuk mengungsi.
"Kita sudah bersyukur, PBB sudah ikut campur tangan, tetapi PBB jangan cuma tanjak-tunjuk," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11).
Menurut politikus PKS itu, PBB harusnya bertanggung jawab atas beban yang ditanggungkan kepada negara yang menampung pengungsi Rohingya.
"PBB juga harus bertanggung jawab. Iya kan. Pengungsi di tampung di satu negara, ini kan ada bebannya. Nah, bebannya itu harus ditanggung jawab oleh PBB," ujarnya.
Selain itu, yang tak kalah pentingnya, ia mengatakan kekhawatiran terjadinya gesekan antara pengungsi Rohingya dan masyarakat Aceh. Pasalnya, banyak rekam jejak pengungsi yang terlibat kasus kriminal.
"Pengungsi-pengungsi Rohingya juga kan yang keberatan Aceh itu terjadi indikasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh pengungsi," tuturnya.
Untuk itu, ia menekankan kepada para pengungsi untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan mereka sendiri dan tentunya masyarakat Aceh.
"Ya ini juga para pengungsi harus tahu diri, sudah selamat di tampung itu Alhamdulillah. Jangan lagi melakukan hal-hal yang membuat masyarakat itu murka," jelasnya.
Seperti diketahui, ada 490 orang suku Rohingnya yang kembali datang ke Indonesia melalui dua daerah pesisir Aceh, Bireuen dan Pidie pada Minggu (19/11).
Masyarakat Aceh melakukan aksi penolakan besar-besaran karena ulah para pengungsi Rohingya yang banyak melakukan tindakan kriminal.
"Kesimpulan kita bersama, masyarakat dengan tegas menolak kehadiran pengungsi Rohingya ke daratan. Warga tidak bisa menerima lagi," ungkap Kepala Desa Pulo Pineung, Mukhtaruddin kepada awak media. (DI)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Legislator Komisi II Minta Moeldoko Tak Perlu Dorong Keppres IKN, Ini Sebabnya Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-dpr-ri-dari-fraksi-pan-guspardi-gaus-foto-ist.webp)
Legislator Komisi II Minta Moeldoko Tak Perlu Dorong Keppres IKN, Ini Sebabnya
25 Juli 2024 14:20 WIB
![Hakim Vonis Bebas Anak Anggota DPR Edward Tannur Kasus Pembunuhan, Jaksa Ajukan Kasasi! Kasi Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/kasi-intelijen-kejari-surabaya-putu-arya-wibisana.webp)
Hakim Vonis Bebas Anak Anggota DPR Edward Tannur Kasus Pembunuhan, Jaksa Ajukan Kasasi!
25 Juli 2024 13:04 WIB
![PHK Pekerja Industri Tekstil Semakin Mengkhawatirkan, Komisi IX Tekankan Mesti Ada Solusi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/wakil-ketua-komisi-ix-dpr-ri-kurniasih-mufidayati-foto-ist.jpeg)
PHK Pekerja Industri Tekstil Semakin Mengkhawatirkan, Komisi IX Tekankan Mesti Ada Solusi
24 Juli 2024 21:23 WIB
![Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto-foto-midhanis.webp)
Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport
24 Juli 2024 16:30 WIB