Cak Imin Ingin Nyalon Pilgub Jakarta

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 23 Juli 2024 16:30 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (paling depan). [Foto: MI/Dhanis]
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (paling depan). [Foto: MI/Dhanis]

Jakarta, MI - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berkelakar akan maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Hal itu disampaikan saat membuka harlah Ke-26 dan Mukernas PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/7/2024).

Mulanya Cak Imin, sapaan akrabnya, menyapa seluruh peserta Mukernas. Setelah itu dia lantas menyinggung kemacetan yang ada di Jakarta, sehingga membuat para ketua DPW telat ke agenda penting PKB tersebut.

"Selamat memasuki kota Jakarta yang macet. Tadi agak telat, Sekjen marah-marah kepada ketua DPW, saya belain," kata Cak Imin, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya, bukan salah ketua DPW karena telat ke acara itu, akan tetapi kemacetan Jakarta yang memang belum bisa ditanggulangi. Karena itu, jika dia maju di Pilgub DKI permasalahan kemacetan ini akan menjadi fokus utamanya.

"Karena ketua DPW telat enggak salah, yang salah macetnya Jakarta, apa perlu kita nyalon Gubernur Jakarta saya minta rekomendasi satu memutus ketua umum menjadi calon gubernur DKI Jakarta," ujarnya.

"Bisa enggak dihasilkan di rakernas," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Syaiful Huda menjelaskan dalam acara hari ini, akan membahas isu-isu strategis.

"Mukernas akan membahas berbagai isu-isu strategis terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa draft sudah disiapkan oleh panitia SC Mukernas, saya belum bisa menyampaikan karena perkembangan forum kita tunggu nanti sampai selesai Mukernas," ujar Huda.

Selain itu, forum ini juga akan membahas berbagai catatan evaluasi, terhadap pemilu 2024. Agar kesalahannya sebelumnya tidak akan terulang di pilkada 2024.

"Tapi yang hampir pasti, Mukernas akan membahas isu-isu yang sampai hari ini dirasa membutuhkan solusi dari pemerintah, termasuk isu-isu politik yang lain dari evaluasi pelaksanaan Pemilu, Pilpres, dan Pemilu Legislatif 14 Februari yang lalu," tandasnya.