Anggota Komisi I DPR Sukamta: Gangguan Microsoft Harus jadi Pelajaran Penting

Jakarta, MI - Beberapa hari lalu Microsoft mengalami gangguan setelah pembaruan software oleh CrowdStrike yang berdampak pada penggunaan Microsoft di beberapa negara, seperti di bandara, rumah sakit dan seterusnya.

"Insiden gangguan Microsoft yang berdampak terhadap layanan di bandara, rumah sakit dan berbagai layanan publik yang menggunakan Microsoft, perlu dijadikan pelajaran penting," kata Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta kepada wartawan, Selasa (23/7/2024). 

"Bahwa kita harus memiliki kemandirian dalam hal teknologi sekaligus memperkuat infrastruktur digital dan keamanan-ketahanan sibernya. China tidak menggunakan Microsoft, sehingga tidak terdampak apa-apa atas insiden ini," sambungnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menganalisis, jika kasus Microsoft ini by accident bisa terjadi, yang menimbulkan persoalan dan chaos di berbagai instansi di berbagai negara, maka di masa depan bisa jadi insiden seperti ini dilakukan dengan sengaja apa pun motifnya. 

Dan itu bisa membuat negara terancam lumpuh. Saat kondisi seperti itu terjadi, kekacauan sosial bisa timbul. Bahkan saat suatu negara terlibat konflik, setelah sibernya lumpuh, serangan militer bisa terjadi.

"Negara yang melakukan digitalisasi seperti Indonesia, meskipun belum sepenuhnya, harus waspada dan melakukan antisipasi hal ini sejak dini, baik ketika merancang suatu sistem IT baru atau dari sistem yang existing saat ini," jelas Sukamta.

"Apalagi jika suatu negara full digital yang hampir semua lini kehidupan digerakkan dengan sistem komputer, layanan air bersih, listrik, transportasi, rumah sakit, perbankan, dan seterusnya. Di situlah pentingnya kedaulatan dan kemandirian digital di negeri kita," timpalnya.

Sukamta juga menekankan pelajaran dari bobolnya PDNS 2 sebulan yang lalu, "saat ini kita masih salam situasi terkejut atas serangan terhadap PDNS2. Banyak Kementerian Lembaga terkena dampaknya. Yang baru-baru saja terekspos adalah ratusan data Kementerian PUPR dinyatakan hilang".

"Sayangnya hingga kini pemerintah belum menyampaikan ke publik secara resmi kondisi data-data yang terdampak insiden PDNS 2. Pemerintah hutang besar penjelasan dan penanganan kepada Bangsa dan Negri ini," imbuh Sukamta.