Dana Sawit Dikorupsi, Komisi III DPR Sebut Kinerja BPDPKS Amburadul

Jakarta, MI - Anggota Komisi III DPR RI Santoso, menyoroti bobroknya kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, jika manajemennya baik maka tidak akan terjadi dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). 

Diketahui, bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah menyidik kasus dugaan korupsi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada tahun 2015-2022.

Kejagung menduga terjadi perbuatan melawan hukum dalam penentuan Harga Indeks Pasar Biodiesel.

Sementara BPDPKS sebelumnya mengucurkan dana sekitar Rp57,7 triliun insentif biodiesel untuk 23 perusahaan sawit sepanjang 2016-2020.

"Kinerja amburadul, terbukti besarnya nilai dugaan korupsi dari dana yang dikelola BPDPKS sangat besar. Jika manajemennya baik akan sulit pihak direksi melakukan korupsi yang besar itu," katanya saat dihubungi Monitorindonesia.com, Kamis (2/11).

Kata Santoso, dugaan tipikor itu terjadi karena minimnya pengawasan kepada BPDPKS. Terlebih instansi yang membawahi BPDPKS tentu ikut terlibat dalam tipikor tersebut.  

"Peristiwa korupsi itu terjadi bisa saja karena pengawasan dari oknum instansi yang membawahi BPDPKS ikut terlibat dan kecipratan dana yang dikorupsi itu. Karena modus korupsi tidak dilakukan oleh seorang diri melainkan dilakukan secara bersama- sama," ujarnya. 

Terlebih politikus partai Demokrat itu menyampaikan, komoditas sawit sangat menjanjikan dan menjadi primadona untuk mendapatkan dana besar. 

"Komoditas sawit adalah primadona dalam mendapat dana baik untuk pajak dan juga iuran dari perusahaan yang bergerak di bidang sawit kepada BPDPKS," imbuhnya. 

Sebelunya, Kejaksaan Agung menyatakan pengusutan kasus dugaan korupsi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit baru memasuki tahap penyidikan umum. Di tahap itu, Kejagung belum menetapkan tersangka.

"Masih penyidikan umum, kami sampaikan nanti kalau sudah tersangka kalau sudah ada tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di kantornya, Jakarta, Selasa (19/9) lalu.

Namun demikian, Ketut masih enggan menjelaskan lebih jauh mengenai detail kasus korupsi ini. 

Ketika ditanya mengenai apakah kasus korupsi itu menyangkut penyaluran dana insentif kelapa sawit atau pengadaan, Ketut menjawab diplomatis.

"Ya termasuk itu, ada dana yang masuk dari pemerintah nanti diapakan, nanti secara jelas kalau sudah penyidikan khusus kami jelaskan," tutur dia.

Ketut menerangkan bahwa Kejagung menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan pada 7 September 2023. 

Menurut dia, kasus ini diduga terjadi dalam periode 2015-2022. Penyidik sudah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.

"Kami belum bisa mengungkapkan di mana saja tempatnya, karena nanti kami ungkapkan setelah kami menetapkan tersangka," kata dia.

23 Perusahaan penerima dana insentif dari BPDPKS

1. PT Anugerahinti Gemanusa

Mengutip data BPDPKS, Kamis (2/11), perusahaan sawit yang merupakan anak usaha dari PT Eterindo Wahanatama ini menerima insentif biodiesel sebesar Rp 49,48 miliar pada 2016. Namun, perusahaan tak lagi menerima insentif sepanjang 2017-2020. 

2. PT Batara Elok Semesta Terpadu, menerima insentif dari BPDPKS senilai Rp1,13 trilun sepanjang 2017-2020.

Rinciannya, Batara Elok mendapatkan insentif sebesar Rp241 miliar pada 2017, Rp109,83 miliar pada 2018, Rp56,45 miliar pada 2019, dan Rp728 miliar pada 2020.

3. PT Bayas Biofuels, menerima insentif biofuel sebesar Rp3,5 triliun sepanjang 2016-2020. Pada 2016, perusahaan menerima Rp438 miliar.

Kemudian, BPDPKS memberikan insentif sebesar Rp866 miliar pada 2018, Rp487,8 miliar pada 2018, Rp129,9 miliar pada 2019, dan Rp1,58 triliun pada 2020.

4. PT Dabi Biofuels, menerima insentif biofuel sebesar Rp412,3 miliar pada 2017-2020.

Rinciannya, BPDPKS memberikan insentif sebesar Rp110,5 miliar pada 2017, Rp171,3 miliar pada 2018, Rp80,82 miliar pada 2019, dan Rp49,68 miliar pada 2020.

5. PT Datmex Biofuels, menerima insentif biodiesel sebesar Rp677,8 miliar pada 2016. Lalu, Rp307,5 miliar pada 2017.

Selanjutnya, perusahaan menerima insentif sebesar Rp143,7 miliar pada 2018, Rp27 miliar pada 2019, dan Rp673 miliar pada 2020.

6. PT Cemerlang Energi Perkasa, menerima insentif sebesar Rp615,5 miliar pada 2016, lalu Rp596 miliar pada 2017, lalu Rp371,9 miliar pada 2018, Rp248,1 miliar pada 2019, dan Rp1,8 triliun pada 2020.

7. PT Ciliandra Perkasa, menerima dana insentif biodiesel dari BPDPKS lebih dari Rp2,18 triliun sepanjang 2016-2020.

Jika dirinci, perusahaan mendapatkan insentif sebesar Rp564 miliar pada 2016, Rp371 miliar pada 2017, Rp166 miliar pada 2018, Rp130,4 miliar pada 2019, dan Rp953 miliar pada 2020.

8. PT Energi Baharu Lestari, menerima dana insentif biodiesel dari BPDPKS lebih dari Rp302,47 miliar sepanjang 2016-2018.

Perusahaan mengantongi insentif sebesar Rp126,5 miliar pada 2016, Rp155,7 miliar pada 2017, dan Rp20,27 miliar pada 2018.

9. PT Intibenua Perkasatama, menerima insentif sebesar Rp381 miliar pada 2017.

Kemudian, Rp207 miliar pada 2018, Rp154,29 miliar pada 2019, dan Rp967,69 miliar pada 2020.

10. PT Musim Mas, menerima insentif biodiesel sebesar Rp7,19 triliun sepanjang 2016-2020.

Tercatat, BPDPKS memberikan insentif sebesar Rp1,78 triliun pada 2016, Rp1,22 triliun pada 2017, Rp550,3 miliar pada 2018, Rp309,3 miliar pada 2019, dan Rp3,34 triliun pada 2020.

11. PT Sukajadi Sawit Mekar, menerima lebih dari Rp1,32 triliun sepanjang 2018-2020.

 Rinciannya, perusahaan mengantongi insentif sebesar Rp165,2 miliar pada 2018, Rp94,14 miliar pada 2019, dan Rp1,07 triliun pada 2020.

12. PT LDC Indonesia, menerima insentif sekitar Rp2,77 triliun pada 2016-2020.

Tercatat, BPDPKS mengucurkan insentif sebesar Rp496,2 miliar pada 2016, Rp596,68 miliar pada 2017, Rp231,1 miliar pada 2018, Rp189,6 miliar pada 2019, dan Rp1,26 triliun pada 2020.

13. PT Multi Nabati Sulawesi, menerima insentif sebesar Rp259,7 miliar pada 2016. Begitu juga dengan tahun berikutnya sebesar Rp419 miliar.

Lalu, Multi Nabati Sulawesi kembali mengantongi insentif sebesar Rp229 miliar pada 2018, Rp164,3 miliar pada 2019, dan Rp1,09 triliun pada 2020.

14. PT Wilmar Bioenergi Indonesia, menerima Rp1,92 triliun pada 2016, Rp1,5 triliun pada 2017, dan Rp732 miliar pada 2018.

Kemudian, perusahaan kembali menerima dana insentif sebesar Rp499 miliar pada 2019 dan Rp4,35 triliun pada 2020.

15. PT Wilmar Nabati Indonesia, menerima Rp8,76 triliun selama 2016-2020.

Rinciannya, Wilmar Nabati menerima insentif sebesar 2,24 triliun pada 2016, Rp1,87 triliun pada 2017, Rp824 miliar pada 2018, Rp288,9 miliar pada 2019, dan Rp3,54 triliun pada 2020.

16. PT Sinarmas Bio Energy, dalam periode 2017-2020 menerima sekitar Rp1,61 triliun.

Besaran itu terdiri dari insentif sebesar Rp108,54 miliar pada 2017, Rp270,24 miliar pada 2018, Rp98,61 miliar pada 2019, dan Rp1,14 triliun pada 2020.

17. PT SMART Tbk dalam periode 2016-2020 meneriam sekitar Rp2,41 triliun. Besaran itu terdiri dari insentif sebesar Rp366,43 miliar pada 2016, Rp489,2 miliar pada 2017, Rp251,1 miliar pada 2018, Rp151,6 miliar pada 2019, dan Rp1,16 triliun pada 2020.

18. PT Tunas Baru Lampung Tbk, menerima insentif dari BPDPKS sekitar Rp2,08 triliun sepanjang 2016-2020.

Angka itu terdiri dari insentif Rp253 miliar pada 2016, Rp370 miliar pada 2017, Rp208 miliar pada 2018, Rp143,9 miliar pada 2019, Rp1,11 triliun pada 2020.

19. PT Kutai Refinery Nusantara, menerima aliran dana dari BPDPKS sebesar Rp1,31 triliun sejak 2017 sampai 2020.

Rinciannya, Kutai Refinery mengantongi insentif sebesar Rp53,93 miliar pada 2017, Rp203,7 miliar pada 2018, Rp109,6 miliar pada 2019, dan Rp944 miliar pada 2020.

20. PT Primanusa Palma Energi, hanya mendapatkan insentif biofuel sebesar Rp209,9 miliar pada 2016.

21. PT Indo Biofuels, menerima Rp22,3 miliar pada 2016.

22. PT Pelita Agung Agriindustri, dalam periode 2016-2020 sekitar Rp1,79 triliun.

Jika dirinci, besaran itu terdiri dari Rp662 miliar pada 2016, Rp245 miliar pada 2017, Rp100,5 miliar pada 2018, Rp72,2 miliar pada 2019, dan pada Rp759 miliar pada 2020.

23. PT Permata Hijau Palm Oleo, mmenerima dana insentif biodiesel dari BPDPKS sebesar Rp2,63 triliun sepanjang 2017-2020.

Angka itu terdiri dari Rp392 miliar pada 2017, 212,7 miliar pada 2018, Rp109,8 miliar pada 2019, dan Rp1,35 triliun pada 2020. (An/DI)