Sekretaris Komisi E DPRD DKI Ungkap Sebab Siswa Keluarga Miskin Tak Lolos Sekolah Negeri

Jakarta, MI - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak buka suara banyaknya siswa dari keluarga miskin di Jakarta  terpaksa masuk sekolah swasta. 

Siswa tersebut umumnya tidak lolos masuk sekolah negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Putra-putri yang tidak lolos masuk sekolah negeri umumnya dari keluarga tidak mampu. Mereka paling banyak diterima di sekolah swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta. Maka banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri," kata Johnny saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Jhonny menambahkan, banyak siswa kurang mampu tidak lolos PPDB sekolah negeri 2024, karena orangtua tidak memahami prosedur PPDB. Para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta pun sering kali tidak bisa melunasi pembayaran sekolah.

"Akibatnya, jadi banyak sekali ijazah yang ditahan sekolah swasta. Banyak sekali sekolah swasta menahan ijazah yang sudah lulus sekolah SD, SMP, SMA, SMK, orang tuanya enggak mampu karena ada tunggakan uang sekolah," ujarnya.

Sebaliknya, lanjut Johnny, sejumlah sekolah negeri favorit di Jakarta justru diisi oleh anak-anak dari keluarga mampu. "Kasihan anak penjual nasi uduk bayar uang sekolah karena masuk swasta, anaknya tidak bisa masuk negeri. Padahal di sekolah negeri, sekolahnya gratis," lanjutnya.

Melihat fenomena tersebut, Jhonny meminta Dinas Pendidikan DKI untuk mengkaji secepatnya soal wacana sekolah swasta gratis di Jakarta. 

"Kami sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan DKI supaya secepatnya melakukan kajian akademiknya agar wacana sekolah swasta gratis bisa terlaksana. Tapi secara prinsip, eksekutif sudah setuju," lanjutnya.

Johnny mengatakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, juga telah menyetujui wacana sekolah swasta gratis itu. Kini, DPRD menunggu penerapan yang akan dilakukan Dinas Pendidikan DKI. Jhonny berharap wacana tersebut terlaksana dua tahun lagi.

"Pj Gubernur secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau sangat setuju. Tinggal bagaimana menerapkannya, apakah pada tahun 2025 atau 2026. Kalau kami semua di DPRD sudah setuju," tambahnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan, pihaknya bersama DPRD tengah mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis. Saat ini rencana tersebut tengah dibahas.

Mulanya Heru menyebut Jakarta akan terus kekurangan jumlah bangku sekolah. Hal itu lantaran banyak warga luar daerah yang berpindah ke Jakarta.

"Kita harus memperbaiki zonasi itu. Banyak warga yang setahun lalu itu pindah ke Jakarta. Itu problem. Tapi di sisi lain sebagai warga negara mereka berhak untuk bersekolah di mana saja," kata Heru kepada wartawan sebelumnya di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia menjelaskan, perpindahan anak-anak sekolah itu sudah diatur sejak satu tahun yang lalu sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka. Hal itu berdampak terbatasnya jumlah bangku sekolah di Jakarta.

"Tapi saya lihat data perpindahan itu sudah diatur dari satu tahun yang lalu. Maka sampai kapanpun DKI Jakarta kekurangan bangku sekolah," ujarnya.

Heru pun berpesan kepada pemimpin baru daerah sekitar Jakarta untuk membangun sekolah dengan kualitas yang setara dengan sekolah-sekolah di Jakarta.

"Maka dari itu saya pesan kepada pemimpin yang baru di daerah penyangga meliputi bupati, walikota sekitar Jakarta ya bangunlah sekolah yang setara Jakarta," ungkapnya.

Di sisi lain, Heru mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis. 

Dia pun berharap sekolah swasta gratis bisa terwujud melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Sar)