Rapat Pleno TPAKD: Komitmen Maluku Utara Tingkatkan Akses Keuangan dan Ekonomi Daerah

Ternate, MI - Pada hari Selasa (9/7/24), Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje, mewakili Penjabat Gubernur Maluku Utara, secara resmi membuka kegiatan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Selasa (9/7/2024).

Rapat pleno ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Bupati Kepulauan Sula, Wakil Bupati Pulau Taliabu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Kabiro Ekonomi Maluku Utara, serta perwakilan dari Bank Indonesia dan TPAKD dari berbagai kabupaten/kota di Maluku Utara.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plh. Sekprov, Pj. Gubernur menyampaikan bahwa inklusi keuangan telah menjadi perhatian global, dengan lebih dari 40 negara menerapkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan untuk meningkatkan akses keuangan, termasuk Indonesia. Target nasional untuk mencapai inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 menjadi fokus utama TPAKD.

Pj. Gubernur juga menyoroti bahwa TPAKD telah aktif mengimplementasikan berbagai program kerja inklusi keuangan baik yang diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program-program ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan akses keuangan, tetapi juga untuk memperkuat potensi ekonomi unggulan di daerah serta sejalan dengan program tematik TPAKD.

Kadri La Etje, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya manajemen keuangan daerah yang baik sebagai kunci efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Dia menekankan perlunya pemberian kewenangan yang seimbang dalam pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan sumber dana dari dan untuk kesejahteraan rakyat.

"Dalam konteks ini, percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas serta perhatian bersama. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan," ujarnya.

Robet Sianipar, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, juga memberikan penekanan pada fungsi OJK dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan. Menurutnya, perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat menjadi fokus utama melalui program literasi dan inklusi keuangan.

"Dalam beberapa tahun terakhir, literasi dan inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Namun, untuk Provinsi Maluku Utara, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang perlu diperhatikan lebih lanjut," tambah Robet.

Rapat pleno ini juga diharapkan dapat menyelaraskan program TPAKD dengan inisiatif pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tercipta akses keuangan yang lebih luas dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif di Provinsi Maluku Utara.

Ini merupakan langkah konkret dan komitmen serius dari pemerintah Maluku Utara dalam memperluas akses keuangan, mendukung ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Perwakilan dari berbagai sektor hadir dalam rapat ini, menunjukkan komitmen bersama untuk merancang solusi-solusi inklusif yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tingkat daerah. (RD)